Peraturan Konstruksi Jawa Barat
Landasan hukum dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, sertifikasi tenaga kerja, serta pengawasan di Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
Perda Nomor 6 Tahun 2024
Regulasi induk daerah terbaru yang mengatur tata kelola, perizinan berusaha subsektor konstruksi, pembinaan asosiasi/badan usaha, pengawasan tertib usaha, serta koordinasi pembinaan jasa konstruksi kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat
Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (standar AHSP).
Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023
Mengatur cara perhitungan Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara sistematis dan akurat.
Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023
Mengatur tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kebijakan Khusus Pembinaan Jasa Konstruksi
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2022
Mengatur arah kebijakan strategis pembinaan penyedia, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi lokal di Jawa Barat.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021
Petunjuk teknis pengadaan barang/jasa pemerintah daerah untuk pekerjaan konstruksi, termasuk syarat kualifikasi teknis dan administratif tambahan yang diperbolehkan bagi penyedia.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penganggaran untuk Penyelesaian Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2020
Pedoman teknis administrasi dan keuangan daerah dalam penanganan kontrak konstruksi yang mengalami keterlambatan/pemberian kesempatan penyelesaian melewati tahun anggaran.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
UU Nomor 2 Tahun 2017
Daftar peraturan di atas merupakan ringkasan informasi umum. Untuk dokumen resmi dan rincian lengkap, silakan merujuk pada lembaga penerbit peraturan masing-masing atau JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Provinsi Jawa Barat.